PERS RELEASE

SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

LAWAN PENJAJAHAN MODAL DAN ELIT-ELIT POLITIK ANTI RAKYAT BATALKAN KENAIKAN BBM, BERIKAN SUBSIDI YANG SEBESAR-BESARNYA UNTUK PENDIDIKAN GRATIS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.

Salam Pembebasan

Desakan yang kuat dari kaum kapitalisme internasional untuk terus meliberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dan tata politik nasional selalu mendapatkan restu dari elit-elit politik yang bertebaran di panggung trias politika nasional. Maka dengan segala antusiasme yang tinggi semua elit politik anti rakyat yang duduk di parlemen, jajaran eksekutif dan yudikatif, mereka menyambutnya dengan menyiapkan dan mengesahkan berbagai macam produk perundang-undangan dalam bentuk PP, UU, Perpes, Permen, dll.

Mereka semua bersatu padu untuk lebih mengarahkan masa depan Indonesia ke dalam sistem ekonomi-politik yang lebih ramah terhadap pasar dan terbuka atas intervensi pemodal asing maupun dalam negeri(baca: Neoliberalisme). Namun sangat tidak ramah bagi pertumbuhan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Setidaknya sejak tahun 1998 hingga saat ini, liberalisasi terjadi dihampir semua bidang ekonomi-politik yang terus berjalan di atas relnya, semakin mendasari negara untuk mencabut perlahan-lahan dan semua subsidi-subsidi vital bagi rakyat semacam BBM, listrik, pertanian, lalu dijualnya sebagian besar aset BUMN-BUMN strategis(PT.KAI, PT TELKOM, PT.Semen Gresik, dll) kepada pihak swasta dalam dan luar negeri dengan alasan untuk mengurangi beban pengeluaran negara dan membangun kemandirian ekonomi rakyat.

Sementara itu secara bersamaan negara juga telah membuka lebar pintunya untuk pasar dan perdagangan bebas di beberapa kawasan ekonomi khusus Indonesia untuk membangun KEKI yakni Indonesia harus memperbaiki segala kebijakan hukumnya, konsistensi kebijakan, dan adanya regulasi untuk menjalankan kebijakan, perbaikan infrastruktur dan pemberian intensif kepada investor/pemodal dalam dan luar negeri(Bisnis Indonesia, 7/8/2007). Hal ini kemudian oleh negara diatur dalam PERPU No.1 Tahun 2007 tentang penetapan syarat KEKI dan wilayah prioritas sebagai amandemen dari UU No.36 tahun 2000 tentang Free Trade Zone(FTZ). Di Indonesia terdapat 112 kawasan industri di 10 propinsi yang akan disiapkan untuk menjadi KEKI. Kesepuluh propinsi itu adalah Aceh, Sumut, Bintan-Batam, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel, dan Kaltim.

Hingga saat ini ternyata sistem kepemilikan struktur agraria nasional belum berubah total dengan model yang kerakyatan. Akhirnya menyebabkan sumber-sumber agraria seperti hutan, laut, dll di Indonesia secara perlahan terus dikuasai oleh para pemodal besar untuk kepentingan pemenuhan bahan baku industri MNC/TNC yang beroperasi secara eksploitatif, akumulatif, dan ekspansif. Beberapa gambaran singkat di atas itu bisa sangat nyata bahwa liberalisasi ekonomi-politik di Indonesia saat ini sudah bersinergi kuat dalam prakteknya. Keadaan itulah yang menjadi salah satu sebab utama kenaikan BBM rata-rata sebesar 28,7 % pada tanggal 24 Mei 2008.

Jika dilacak dari akar sejarahnya sekitar tahun 2000, Amerika masuk lewat USAID menyediakan hutang untuk memulai proses liberalisasi sektor migas baik di sektor hulu maupun hilir. Mereka bekerja sama dengan IDB dan WB untuk menyiapkan draft UU yang ditujukan mereformasi total sektor energi secara keseluruhan. Maka pada tahun 2001 terbitlah UU migas yang di dalam salah satu pasalnya UU Migas 2001 pasal 28 Ayat 2 dengan tegas menyatakan bahwa: “Harga BBM dilepas sesuai dengan mekanisme pasar.” Aturan itu semakin kuat dengan skema pada tahun 2005 dan penjelasan APBN-P 2008 tentang pencabutan subsidi BBM secara bertahap sampai pada akhirnya pemerintah tidak mensubsidi BBM sama sekali. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa selambat-lambatnya pada tahun 2009 harga BBM di Indonesia sama dengan BBM internasional sebesar Rp.12.000/liter.

Akibat liberalisasi migas sektor hulu, Indonesia sudah banyak mengalami kerugian besar akibat dari pembayaran cost recovery trilyunan rupiah kepada kontraktor migas asing. Dan kondisi itu diperparah dengan liberalisasi sektor hilir(eceran) migas sehingga mengakibatkan penguasaan sektor migas di Indonesia sekarang telah bergeser dari pemerintah(Pertamina) ke raksasa-raksasa minyak dunia semacam Shell, Caltex, Petronas, Gulf Oil, Agip, Chevron, British Petroleoum, Conoco Philip, dll. Mereka para raksasa minyak dunia itu telah mengantongi izin untuk membuka 2000 SPBU di seluruh Indonesia yang akan beroperasi secara penuh pada tahun 2010.

Akhirnya dalam pandangan Serikat Mahasiswa Indonesia secara tegas melihat bahwa pemerintah dan seluruh elit poltik yang memberikan andil besar dalam menaikkan BBM sesungguhnya bukan disebabkan karena membengkaknya beban APBN 2008 yang terapresiasi oleh melambungnya harga minyak dunia, sehingga menanggung kerugian yang sangat besar. Padahal sebab-sebab kenaikan BBM di Indonesia lebih dikarenakan adanya program-program liberalisasi sektor energi dan migas di dalam negeri. Tingginya cost recovery pengelolaan migas yang dibayarkan kepada kontraktor/perusahaan pemenang tender eksplorasi ladang minyak di Indonesia dan tidak jelasnya DMO yang ada.

Iklim liberalisasi(penjajahan modal) juga semakin menerjang sektor pendidikan nasional dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, yang akarnya sudah ditancapkan pada saat Indonesia menandatangani GATTS dan AFAS yang mengatur perdagangan bebas di 12 sektor jasa; salah satunya adalah pendidikan. Bisa dirasakan secara konkrit dampaknya yakni biaya pendidikan makin mahal dan semakin susah dijangkau oleh rakyat yang saat ini mengalami penurunan daya beli dan konsumsi akibat membengkaknya harga-harga di pasaran.

0penataan pilot proyek liberalisasi alias penataan industrialisasi perguruan tinggi pasca reformasi sudah disiapkan secara sistematis melalui payung PP No.60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi, PP No.61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum Milik Negara, PP No.151 Tahun 2000, PP No.152 Tahun 2000, PP No.153 Tahun 2000, PP No.154 Tahun 2000, dan PP No.06 Tahun 2004. Itulah kelengkapan legal untuk menata empat perguruan tinggi negeri tertua di Indonesia, yaitu ITB, UI, UGM, dan IPB yang kemudian diikuti oleh USU, UPI, dan terakhir UNAIR menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara. Lalu lebih disempurnakan lagi agar dalam bentuk UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan RUU BHP. Tentu saja bisa kita bayangkan bagaimana pendidikan nasional ke depan yang sangat pro modal dan anti terhadap rakyat khususnya mereka yang berpendapatan rata-rata 1juta/bulan.

Indonesia yang memiliki 222.781.000 jiwa(BPS, 2005) dengan angkatan sekolah di seluruh Indonesia sekitar 38,5 juta anak usia SD 6-12 tahun, 25,6 juta anak usia SMP 13-15 tahun, dan 12,8 juta anak usia SMA 16-18 tahun(Kompas, 26/2/2005) dan rata_rata tingkat partisipasi di pendidikan tinggi sekitar 14% dari jumlah penduduk usia 19-24 tahun. Tiga tahun yang lalu saja ketika BBM belum naik betapa beratnya rakyat menjangkau pendidikan yang layak. Maka saat ini jumlah calon mahasiswa yang masuk perguruan tinggi mengalami penurunan rata-rata sebesar 20-27%. Bahkan UGM juga mengalami penurunan calon mahasiswa yang cukup signifikan.

Perlu dicatat bahwa pada hari ini tanggal 17 Juli 2008, Serikat Mahasiswa Indonesia bergerak secara nasional dan sadar sepenuhnya bahwa neoliberalisme sesungguhnya menyebabkan BBM naik. Diswastanisasikan BUMN-BUMN strategis, dicabutnya subsidi-subsidi untuk rakyat dan mahalnya biaya pendidikan nasional.

Oleh karena itu Serikat Mahasiswa Indonesia menutut :

1. Batalkan kenaikan harga BBM dan tolak kenaikan harga BBM tahun depan.

2. Batalkan kenaikan harga LPG

3. Tolak rencana kenaikan TDL

4. Berikan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan untuk seluruh rakyat.

5. Tolak penjualan aset-aset vital milik negara

6. Berikan kembali subsidi kepada rakyat yang sebesar-besarnya

7. Adili dan hentikan tindakan represifitas aparat negara terhadap rakyat.

Serikat Mahasiswa Indonesia Menyerukan Kepada Massa Rakyat Untuk:

1. Mengkampanyekan terus kegagalan-kegagalan praktek ekonomi politik neoliberalismedi Indonesia.

Mengapa hal tersebut patut dilakukan? Karena memang secara konkrit massa rakyat di Indonesia belum banyak yang mengetahui apa praktek neoliberalisme itu dengan segala cara kerjanya yang membuat rakyat miskin, jutaan tenaga produktif menjadi pengangguran, hilangnya subsidi publik, dijualnya BUMN-BUMN strategis, diupahnya buruh secara murah, pendidikan nasional semakin mahal tak terjangkau oleh anak-anak dari keluarga miskin, dll.

2. Negara harus bertanggung jawab secara konsisten dalam meberikan subsidi yang layak dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan massa rakyat.

Mengapa hal itu patut dilakukan oleh massa rakyat? Karena saat ini pemerintah yang berkuasa adalah sangat setia dengan garis politik neoliberalisme yang sangat anti terhadap pemberian subsidi sosial dengan alasan dapat menyebabkan pemborosan (inefisiensi) APBN. Kalau demikian adanya maka tuntutan untuk memperbesar subsidi adalah hal yang wajib terus diminta oleh massa rakyat agar negara ini semakin terdorong ke arah anarki APBN yang akhirnya mempertajam krisis internalnya.

3. Memblejeti praktek dan perilaku obral janji palsu dari partai-partai politik{Golkar, PDI-P, PKB, PPP, Demokrat, PAN, PKS, dll) dan elit-elit politik borjuis.

Mengapa hal tersebut patut dilakukan? Karena praktek dan perilaku politiknya lebih banyak pro pemodal yang mendukung dan membiayai kegiatan secara langsung maupun tidak langsung sehingga jika mereka menang dalam pemilu tentu saja kemenangan itu diperuntukkan kepada para pemodal, bukan untuk massa rakyat yang menjadi konstituenya.

4. Memperkuat dan terus membangun hubungan politik secera berkesinambungan dengan organisasi rakyat disemua teritori perlawanan dan sektor massa rakyat dengan mempergencar pendidikan politik kerakyatan yang kongkrit.

Mengapa hal tersebut patur dilakukan? Karena sampai saat ini yang bisa dipercaya serta merekalah yang bekerja secara tulus demi terwujudnya cita-cita pembebasan nasional dari imperialisme adalah organisasi-organisasi rakyat yang hampir semua aktifitas politiknya mendidik dan menggerakkan kesadaran berlawan anggota dan rakyat pada umumnya.

5. Membangun persatuan politik yang progresif dan kerakyatan untuk mengimbangi hegemoni elit-elit politik dan kaum pemodal.

Mengapa hal tersebut patut dilakukan? Jelas ini adalah usaha untuk menyatukan semua visi, taktik perjuangan agar semua organisasi rakyat yang saat ini bergerak saling mendukung secara positif sehingga menjadi alternatif terbaik bila bersatu dalam wadah perjuangan bersama.

Jalan Keluar Untuk Rakyat :

1. Pendidikan nasional gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan

Ini adalah salah satu syarat yang mutlak untuk membangun kebudayaan nasional yang tangguh dan mandiri serta menciptakan tenaga-tenaga produktif yang maju dengan visi kerakyatan yang kuat. Sehingga sangat berguna bagi pelaksanaan program-program nasional yang strategis serta bersifat kerakyatan.

2. Bangun industri nasional(industri dasar, industri berat) yang kerakyatan

Jelaslah bahwa sebagai sebuah negara yang dipersiapkan untuk membendung serbuan komoditas barang dagangan dan jasa dari negara-negara imperialis. Pada satu sisi ini juga sebagai syarat utama untuk menuju tatanan masyarakat baru yang maju.

3. Laksanakan reforma agraria sejati

Sebagai salah satu modal untuk pembangunan nasional strategis serta terencana juga dibutuhkan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat pedesaan sehingga bisa meredam laju urbanisasi ke perkotaan akibat timpangnya struktur penguasaan sumber-sumber agraria. Di sisi lain juga berguna untuk pemenuhan bahan-bahan baku industri nasional.

4. Nasionalisasi aset-aset vital demi kesejahteraan rakyat

Sebagai salah satu modal yang besar dan pembiayaan bagi pembangunan nasional terencana yang strategis. Di sisi lain juga bisa menunjukkan kedaulatan ekonomi politik nasional dengan karakter anti imperialisme.

5. Putus hubungan ekonomi-politik dengan negara dan kaum imperialis di seluruh dunia.

Usaha nasional secara politik untuk menegakkan kedaulatan politik nasional yang anti intervensi politik kaum imperialis yang berwatak menjajah massa rakyat maupun nation yang memang selama ini Indonesia telah tidak memiliki kedaulatan politik dalam arti sesungguhnya.

6. Bangun hubungan ekonomi politik yang adil dan seimbang dengan negara-negara progressif dan anti imperialis.

Menciptakan dunia yang cinta damai dan saling memajukan satu dengan yang lain dalam konteks hubungan internasional yang seimbang dan kerjasama ekonomi politik yang saling menguntungkan. Di sisi lain bisa menciptakan blok baru yang menjadi lawan langsung dari politik internasional kaum imperialisme di dunia ini.

Salam Pembebasan